JAKARTA, NegoNegoNews – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan dukungannya terhadap pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi virtual bertajuk “Plus Minus Pilkada Oleh DPRD” yang digelar pada Senin (23/12/2024) malam.
Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Menyebabkan Kerusakan Sosial
Saat diminta untuk memberikan pendapat mengenai sistem pilkada, Mahfud menyatakan bahwa posisinya saat ini adalah menyerahkan diskusi politik tersebut kepada pihak yang lebih berwenang, seperti DPR, partai politik, dan perguruan tinggi. Namun, ia mengungkapkan bahwa pada masa lalu, tepatnya antara 2012-2014, ia adalah salah satu pihak yang mendukung pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.
“Pilkada Langsung Menyebabkan Kerusakan Politik dan Masyarakat”
Mahfud menjelaskan, pada saat itu, ia menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengadili banyak kasus terkait pilkada. Ia mengakui adanya perusakan terhadap kehidupan politik, harmoni sosial, dan perilaku masyarakat yang ditimbulkan oleh pilkada langsung.
“Pada waktu itu yang setuju kembali ke pemilihan DPRD itu semua partai politik, karena pemilihan langsung sudah rusak,” tambah Mahfud. Hal tersebut juga disampaikan oleh sejumlah tokoh lain, termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Mantan Menko Polhukam Djoko Suyanto, yang juga menyerukan hal serupa.
Keterlibatan Korupsi dalam Pilkada Langsung
Korupsi Tinggi dalam Pilkada Langsung
Mantan Ketua KPU, Hafiz Anshari, juga mengungkapkan bahwa hampir semua pilkada pada masa itu penuh dengan kecurangan dan merusak kehidupan masyarakat. Ia mengutip data yang menunjukkan bahwa 62 persen kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung terlibat dalam praktik korupsi.
Mahfud menambahkan bahwa hingga tahun 2020, saat ia menjabat sebagai Menko Polhukam, data yang diperoleh dari KPK menunjukkan bahwa 84 persen pilkada dibiayai oleh cucukong atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. “Ketika mereka menang karena dukungan cukong, mereka harus membuka akses untuk mendapatkan proyek APBD/APBN serta lisensi-lisensi untuk perizinan sumber daya alam (SDA),” ungkap Mahfud.
Dukungan NU dan Muhammadiyah Terhadap Pengembalian Pilkada ke DPRD
Mahfud menegaskan bahwa dua organisasi masyarakat terbesar, NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah, juga mendukung pengembalian pilkada ke DPRD. Hal ini disebabkan oleh kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tingginya praktik korupsi di kalangan pejabat yang terpilih lewat pilkada langsung. “Korupsinya luar biasa, suap menyuap terjadi di mana-mana,” tambah Mahfud, seraya menyebutkan bahwa sikap kedua organisasi ini bisa dibuktikan dengan digital yang bisa dibuka.
Prabowo Subianto Bandingkan Sistem Politik Indonesia dengan Negara Tetangga
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem pemilihan di Indonesia. Ia membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien dan hemat.
Pemilihan Lebih Efisien di Negara Tetangga
“Di negara tetangga, mereka hanya melakukan satu kali pemilihan untuk anggota DPRD, yang kemudian memilih bupati dan gubernur. Sementara di Indonesia, kita melaksanakan pemilihan terpisah,” ujar Prabowo saat menghadiri acara HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024). Ia menyoroti bahwa sistem pemilihan di negara-negara tersebut jauh lebih hemat, sehingga dana yang seharusnya dikeluarkan untuk pemilihan bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak seperti perbaikan sekolah, irigasi, dan makanan anak-anak.
Perlu Pemikiran untuk Perbaikan Sistem Politik
Prabowo juga menekankan bahwa perlu ada pemikiran lebih lanjut untuk memperbaiki sistem partai politik di Indonesia. “Berapa puluh triliun yang habis dalam 1-2 hari untuk pemilu, ini seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” katanya. Prabowo pun mengajak hadirin untuk berpikir bersama mengenai hal ini. “Kita bisa putuskan malam ini juga jika kita mau,” ujarnya disambut tawa para hadirin.
