negonego.com,Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, mengadakan audiensi dengan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jakarta pada Jumat (29/11). Dalam audiensi tersebut, mereka membahas berbagai topik, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga usulan penetapan nama pahlawan nasional.
Usulan Nama Pahlawan oleh PB SEMMI
Pada awal audiensi, Sekretaris Jenderal PB SEMMI, Ahmad, mengusulkan dua nama tokoh Sarekat Islam yang belum diangkat menjadi pahlawan nasional. Mereka berharap agar nama-nama yang mereka usulkan dapat diakui dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
“Adapun dua nama yang kami usulkan, kami berharap semoga dapat ditetapkan sebagai pahlawan. Nama-nama tersebut adalah Abdoel Moethalib Sangadji dan Arudjikartawinata,” ujar Ahmad dalam audiensi tersebut, seperti yang tercantum dalam keterangan resmi pada Jumat (29/11/2024).
Jejak Sejarah Arudjikartawinata
Ketua Bidang Perhubungan dan Imigrasi PB SEMMI, Suhendar, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan cucu Arudjikartawinata. Menurutnya, meskipun pemberitaan terkait tokoh ini tidak banyak ditemukan di Indonesia, jejak sejarah Arudjikartawinata justru banyak ditemukan di luar negeri.
“Rencananya, kami akan mengadakan seminar setelah peluncuran buku mengenai Arudjikartawinata,” kata Suhendar.
Usulan Pembentukan Satgas Alokasi Anggaran
Di samping usulan terkait penetapan nama pahlawan, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI, Muhammad, mengajukan usulan lain yang berkaitan dengan transparansi anggaran. Ia mengusulkan agar Kementerian Sosial membentuk satuan tugas (Satgas) alokasi anggaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi anggaran negara.
“Demi menciptakan asas transparansi publik, saya mengusulkan agar ada kolaborasi dalam pengawasan distribusi anggaran negara,” kata Muhammad.
Tanggapan Wamensos Mengenai Usulan Pahlawan dan Satgas
Menanggapi usulan mengenai nama pahlawan, Wamensos Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa setiap usulan nama pahlawan harus berasal dari daerah, dan proses ini harus diikuti dengan seksama. “Yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Kemensos, yang kemudian akan mengusulkan nama-nama tersebut ke Presiden,” ujar Agus.
Terkait dengan usulan pembentukan satgas alokasi anggaran, Agus memberikan penjelasan mengenai upaya Kemensos untuk memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) dapat tepat sasaran dengan adanya data tunggal. Kemensos saat ini bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, untuk merumuskan data tunggal yang akan digunakan dalam penyaluran bansos.
“Dengan adanya data tunggal, kita bisa menentukan siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak. Setelah data ini diselesaikan, data tersebut akan disebarkan ke kementerian dan lembaga lain, sehingga mereka dapat menggunakannya dalam pekerjaan mereka,” jelas Agus.
